Transisi jabatan dan fungsi ASN yang terjadi di Kementerian ESDM menuntut peningkatan kompetensi bagi pejabat hasil transformasi atau inpassing sebelum melaksanakan tugas. Salah satu jabatan yang membutuhkan dukungan pengetahuan adalah Fungsional Analis Hukum.

Sebagai upaya mendorong percepatan kompetensi, PPSDM Aparatur menggelar Bimtek Fungsional Analis Hukum untuk ASN di lingkup Kementerian ESDM, tanggal 26-28 Oktober 2021.

Bimtek ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar mengenai fungsional Analis Hukum Ahli Muda dan Ahli Madya,  bagi pejabat hasil transformasi atau inpassing. sebelum melaksanakan tugas sebagai Analis Hukum.

Adapun kegiatan ini melibatkan banyak narasumber yang memiliki kompetensi tinggi di bidang analisa hukum. Mulai dari Kepala Bidang SDALH Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Ibu  Erna Priliasari, S.H.,M.H, Kasubbid Polhukampem Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Ibu Dwi Agustine Kurniasih, S.H.,M.H., Kepala Sub Bidang SDALH 2 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Bapak Ade Irawan Taufik, S.H.,M.H., dan beberapa narasumber lain dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh delapan orang peserta dari lingkungan Kementerian ESDM.

“Pejabat Fungsional Analis Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Analis dan Evaluasi  di bidang peraturan perundang-undangan, Permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum,” ucap Perencana Ahli Muda Selaku Subkoordinator Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM, Ibu Retno Rahmawati Lestari, mewakili Kepala PPSDM Aparatur.

Hal ini yang menyebabkan jabatan ini memiliki peran penting dalam reformasi regulasi di tataran pemerintah, lanjut Retno.

Beliau berharap, selepas mengikuti Bimtek ini, seluruh peserta mendapatkan pembekalan awal untuk menjalankan tugasnya sebagai Fungsional Analis Hukum di unitnya masing-masing.