Pancasila itu falsafah bangsa dan negara. Digali dari nilai-nilai luhur yang telah lama tumbuh di Indonesia. Pancasila sebagai way of life sudah selayaknya menjiwai segala perilaku masyarakat dalam berbagai aspek. Temasuk dalam operasi birokrasi kepemerintahan.

Begitulah inti dari knowledge sharing (KS) yang dilangsungkan pada Kamis 19 Agustus lalu. Webinar KS ketiga yang digelar BPSDM ESDM melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (PPSDMA) KESDM mengangkat tema “Pancasila sebagai Sumber Etika Birokrasi”.

KS sendiri diadakan via Zoom dan kanal YouTube PPSDMA itu. Ada 450 peserta hadir di acara itu.

Prahoro Yullianto Nurtjahjo, Kepala BPSDM ESDM, dalam sambutan pembukaannya menyatakan ada image negatif saat orang bicara soal birokrasi pemerintah.  “Mental aparatur pemerintah di Indonesia sering dicitrakan negatif. Ditandai dengan karakter lambat, berbelit-belit, tidak responsif dan diskriminatif,“ tutur Prahoro.

Jadi, menurut Prahoro, jika ingin melakukan perubahan dalam birokrasi, maka yang perlu dibenahi adalah mental aparaturnya. “Mental aparatur merupakan area yang paling penting untuk melakukan perbaikan di birokrasi kita,” jelas lulusan Institut Teknologi Surabaya (ITS) tersebut.

Soal mental memang berkait dengan hukum dan etika. Dan bicara hukum dan etika, Brigjen Pol. Antoni MT Siahaan dari Badan Intelijen Keamanan Polri menyatakan bahwa Pancasila harus menjadi referensi. Baik secara normatif maupun operasional.

“Pancasila bukan hanya sebagai sumber hukum tetapi juga sebagai sumber etika, di mana kedua perspektif hukum dan etika ini harus menjadi sumber referensi normatif dan operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelas Antoni yang tampil sebagai pemapar pertama.

Ia menegaskan birokrasi kepemerintahan dalam praktik kehidupan sehari-harinya harus dapat menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. “Birokasi kita ini pun etikanya harus mengandung nilai-nilai yang ada dalam Pancasila,” tegasnya.

Selain itu, ia menambahkan, “Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan kehendak bersama untuk mencapai titik temu persetujuan dari bangsa Indonesia yang majemuk. Demi kehidupan yang lebih baik, menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Prof. Cecep Darmawan sebagai pemapar kedua menjelaskan etika Pancasila bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Mulai dari sosial, politik, hukum, administrasi, ekonomi, profesi  dan tentu saja: birokrasi.

Adakah birokrasi yang pancasilais? Prof Cecep – mengutip pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie -- birokrasi kepemerintahan yang berdasarkan Pancasila  haruslah berKetuhanan yang Maha Esa, Berkemanusiaan yang Adil dan Beradab, punya rasa persatuan Indonesia, menerapkan prinsip musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Acara knowledge sharing -- selain One-Hour University -- yang diadakan oleh PPSDMA terhitung banyak menarik minat. Secara rutin PPSDMA menggelar acara semacam ini sebagai alat untuk menyampaikan wawasan, pengetahuan dan inspirasi bagi pegawai. Bukan hanya di lingkungan KESDM, tetapi juga dapat diikuti oleh masyarakat umum.

Kegiatan KS dan OHU selalu diisi dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk memperkuat daya tariknya, penyelenggara juga memberikan hadiah bagi para pemenang kuis dan pertanyaan-pertanyaan terbaik.