Tanggal 1 Maret 2022 silam, Tim PPSDM Aparatur, yang diwakili oleh Koordinator Kerjasama PPSDM Aparatur, Andy Maulana, yang didampingi oleh Widyaiswara Patar Simanjuntak dan Aries Setyarto dari Tim Humas, bertandang ke kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP di Kompleks Istana Negara, Jakarta. Di kantor BPIP, tim PPSDM Aparatur diterima oleh Kepala Pusat Pelayan data dan Informasi, DR. Drs. Yakob KM., M.Si. serta Direktur Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP, Sadono Sriharjo, S.T., M.M.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk melalui Peraturan Presiden No 7 Tahun 2018, tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Badan ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Badan ini juga bertugas melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Melihat tugas yang diemban oleh BPIP, PPSDMA tertarik untuk melakukan kerjasama yang lebih erat. Khususnya terkait dengan pendidikan karakter ideologi Pancasila di lingkungan KESDM.
Sebagai pembicaraan awal, ada tiga poin yang dibicarakan oleh Tim PPSDMA dan Tim dari BPIP:
TOT sertifikasi Pancasila bagi Widyaiswara.PPSDM Aparatur yang selanjutnya dapat mengampu Pembinaan Ideologi Pancasila.
Sertifikasi Institusi PPSDM Aparatur sebagai Lembaga yang terakreditas dalam Pelaksanaan dan penyelenggaraan diklat Pembinaan Ideologi Pancasila.
Memperkuat ideologi Pancasila di lingkungan Kementerian ESDM dan stakeholdernya.
Inisiasi ini juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi dan mempersiapkan terbitnya Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila yang masuk dalam Prolegnas, dimana salah satunya adalah mewajibkan pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan ASN. Sehingga, jika RUU tersebut disahkan, maka PPSDM Aparatur menjadi Institusi yang telah siap melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. (Aries Setyarto/WI PPSDMA)
