KEMENTERIAN ESDM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ESDM
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



Pusat Pengembangan SDM Aparatur KESDM Bertekad Raih Predikat WBBM

  • Selasa, 14 Juli 2020
top news image

(13/07/20) Guna terus menambah pengetahuan, wawasan dan kompetensi para pegawai yang menangani pembangunan Zona Integritas di lingkungan KESDM, Pusat Pengembangan SDM Aparatur kembali mengadakan pembelajaran jarak jauh (distance learning) di masa New Normal, yaitu Pelatihan Zona Integritas. Pelatihan yang dibuka oleh Kepala PPSDMA hari Senin (13/07) berdurasi selama 5 hari (13-20 Juli) dan diikuti oleh 30 orang pegawai di lingkungan KESDM. Para peserta dalam proses pembelajarannya menggunakan aplikasi Smile Aparatur untuk mengakses modul-modul pembelajaran dan Zoom sebagai media tatap muka.(DA)

Kepala PPSDM Aparatur, Edi Sisetyo Prabowo, dalam sambutannya menyatakan reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk menata pemerintahan yang baik, efektif dan efisien untuk dapat melayani masyarakat dengan baik. “Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk menata penyelenggaraan pemerintahan agar lebih baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional,” paparnya.

Lebih lanjut ia menambahkan setiap unit di lingkungan KESDM dapat membangun pilot project terkait pembangunan zona integritas sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi dan menjadi contoh unit-unit lain di KESDM.

“Kami berharap untuk mengakselerasi pencapaian reformasi birokrasi, setiap unit di KESDM dapat menjadi pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi dan dapat menjadi contoh bagi unit-unit lain di lingkungan KESDM terkait pembangunan Zona Integritas, “ tegasnya.

Pria kelahiran Semarang ini juga menambahkan praktik korupsi di Indonesia sudah masuk dalam kategori kronis karena dalam praktiknya belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Kondisi korupsi di Indonesia sudah dalam keadaan kronis sekarang ini dikarenakan banyak penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujarnya.

Ia juga berharap unit-unit kerja yang sudah mendapat predikat WBK dapat menjadi pilot project dan benchmarking bagi unit-unit lain yang belum memperoleh predikat WBK. “Kami berharap unit-unit kerja yang sudah memperoleh predikat WBK dapat menjadi pilot project dan benchmarking bagi satker-satker lain yang belum meraih predikat WBK,” imbuhnya.

Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan modul-modul dan diisi oleh para pengajar dari PPSDMA, Biro Ortala KESDM, Itjen KESDM dan LIPI.