Policy brief adalah dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu. Berisi temuan, rekomendasi dari sebuah permasalahan.

Naskah ini adalah jembatan komunikasi dari analis kebijakan yang telah meneliti berbagai kebijakan dan rekomendasi, untuk membantu pembuat kebijakan mengambil keputusan.

Meskipun ringkas, membuatnya tidak mudah. Diperlukan kompetensi khusus dari analis kebijakan. Dan, untuk meningkatkan kompetensi tersebut serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam membuat rekomendasi kebijakan secara baik dan terstruktur, PPSDM Aparatur menggelar Bimbingan Teknis : Metode Penulisan Kebijakan (Policy Brief) yang digelar secara daring melalui aplikasi zoom.

Kegiatan bimbingan teknis ini menghadirkan Narasumber dari LAN RI dan LPEM FEB UI dan diikuti 24 orang dari lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Dalam sambutannya mewakili Kepala PPSDM Aparatur, dra. Wien Evayanti Redina, selaku Koordinator Program dan Evaluasi PPSDM Aparatur mengatakan bahwa Policy Paper merupakan dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternative kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini.

“Dalam menyusun rekomendasi kebijakan, dibutuhkan pendekatan yang tepat dan analisis yang rasional berdasarkan bukti atau permasalahan yang ada untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Tahapan tersebut perlu dipahami terlebih dahulu untuk memperoleh rekomendasi kebijakan yang dpaat dipahami dan tepat sasaran,” jelas dra. Eva.

Dalam kegiatan ini seluruh peserta akan mendapatkan materi selama lima hari, dan dipacu untuk berpartisipasi secara aktif. Seluruh peserta akan dilibatkan dalam proses belajar mengajar melalui komunikasi dua arah, sehingga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuan menganalisis masalah.