KEMENTERIAN ESDM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ESDM
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



PPSDM Aparatur Dorong Kompetensi ASN Kementerian ESDM dalam Pembuatan Kebijakan Publik Melalui Distance Learning

  • Selasa, 26 Oktober 2021
top news image

Advokasi adalah tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik, seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Untuk mendapatkan dukungan yang diharapkan, berbagai bentuk kegiatan advokasi harus dilakukan. Tujuannya memperkuat posisi tawar dalam bernegosiasi dengan pemangku kebijakan.

Dalam konteks kebijakan publik, advokasi pada dasarnya adalah upaya pembelaan terhadap kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Sebab yang diperjuangkan dalam advokasi adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat.

Dalam proses advokasi kebijakan publik, yang diupayakan adalah dukungan masyarakat berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Bentuknya bisa persetujuan ataupun usulan perubahan kebijakan yang ada. Inilah yang menyebabkan advokasi publik memiliki peran yang amat penting dan strategis dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam pembuatan dan melakukan advokasi kebijakan publik di lingkungan Kementerian ESDM, PPSDM Aparatur memfasilitasi ASN di lingkungan KESDM melalui Bimtek Advokasi Kebijakan yang digelar secara daring mulai tanggal 25 Oktober 2021.

Dalam sambutannya saat membuka Bimtek, Kepala PPSDM Aparatur, A. Susetyo Edi Prabowo mengatakan, “Untuk melakukan advokasi publik, hasil penelitian dan bukti-bukti harus disertakan dan disampaikan kepada para pengambil kebijakan, sebagai masukan di dalam proses pembuatan atau perubahan kebijakan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kemampuan intelektual, komunikasi, menjalin relasi, serta  membangun opini publik.”

Oleh sebab itu, Kepala PPSDM Aparatur berharap, 24 peserta Bimtek dapat menggunakan kesempatan ini untuk menggali informasi sedalam-dalamnya tentang Advokasi dan Pembuatan Kebijakan Publik.

Sementara itu, LPM UI, yang diwakili oleh Wakil Kepala LPEM FEB UI Bidang Diklat, Khoirunurrofik, Ph.D, selaku fasilitator dalam Bimtek ini  mengucapkan apresiasi setinggi-tinggnya pada Kementerian ESDM. Karena baru KESDM K/L yang menyelenggarakan diklat Advokasi Kebijakan.

Khoirunurrofik menekankan bahwa Policy Paper meski sifatnya netral tapi ada yang tidak netral, untuk propose pentingnya kebijakan yang akan diambil. “Untuk itu, pada pelatihan ini kita akan banyak belajar dari praktisi, pengamat dan narasumber. Akan banyak diskusi dan perdebatan mengenai kebijakan,” tambahnya.

Salah satu narasumber yang ikut serta pada kegiatan ini adalah pakar ekonomi Faisal  Basri. Beliau dikenal sering memberikan kritis tajam dalam desain kebijakan.